PolluxTier – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan langkah tegas dalam upaya memberantas korupsi di tubuh pemerintahan. Lembaga antirasuah tersebut resmi menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Heri Sudarmanto, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Kabar ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Rabu (29/10/2025). “Benar, dalam pengembangan penyidikan perkara ini, KPK menetapkan satu orang tersangka baru, saudara HS (Heri Sudarmanto), mantan Sekjen Kemenaker,” ujarnya. Penetapan Heri sebagai tersangka menandai babak baru dalam penyidikan kasus yang telah menyeret sejumlah pejabat tinggi Kemenaker. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen KPK untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan mencederai kepercayaan publik.
Peran Heri Sudarmanto dan Dugaan Keterlibatan dalam Skema Pemerasan
Nama Heri Sudarmanto bukanlah sosok asing dalam jajaran Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagai mantan Sekjen, ia memiliki posisi strategis dalam struktur birokrasi yang berkaitan langsung dengan pengawasan dan pengendalian tenaga kerja asing di Indonesia. KPK menduga Heri memiliki peran penting dalam mengatur aliran dana hasil pemerasan dari para pemohon izin RPTKA. Sebelumnya, ia juga pernah dipanggil KPK sebagai saksi pada Juni 2025, namun belum ada kejelasan apakah ia memenuhi panggilan tersebut. Kini, setelah adanya bukti kuat, statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Penetapan ini menambah daftar panjang pejabat Kemenaker yang terjerat dalam kasus korupsi. Dugaan keterlibatan Heri memperkuat indikasi adanya praktik sistematis dalam pengelolaan perizinan tenaga kerja asing yang disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.
Delapan Pejabat Kemenaker yang Sudah Terjerat Lebih Dulu
Kasus ini bermula dari temuan KPK pada pertengahan Juli 2025, yang kemudian berujung pada penahanan delapan tersangka dari lingkungan Kemenaker. Mereka adalah Suhartono, eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja; Haryanto, Dirjen Binapenta periode 2024-2025; Wisnu Pramono, Direktur Pengendalian Penggunaan TKA tahun 2017-2019; serta Devi Angraeni, Koordinator Uji Kelayakan PPTKA. Selain itu, ada juga Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Alfa Eshad, dan Jamal Shodiqin yang merupakan staf di berbagai unit Kemenaker. Dari hasil penyidikan, mereka terbukti menerima dana dari para pemohon izin tenaga kerja asing. Total uang yang diterima mencapai Rp 53,7 miliar dalam periode 2019–2024. Skema ini diduga berlangsung sistematis, dengan pembagian peran yang jelas antara pejabat tinggi dan bawahannya.
Modus Pemerasan dalam Proses Izin Tenaga Kerja Asing
Skema pemerasan ini terjadi dalam proses pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Berdasarkan penyelidikan KPK, para tersangka diduga memanfaatkan posisi mereka untuk mempersulit proses penerbitan izin, lalu meminta sejumlah uang kepada pihak perusahaan agar permohonan disetujui. Besaran uang bervariasi tergantung nilai proyek dan jenis tenaga kerja asing yang diajukan. Dana hasil pemerasan tersebut kemudian dibagi di antara para pejabat dan staf yang terlibat. KPK mengungkap bahwa praktik ini berlangsung selama beberapa tahun tanpa terdeteksi karena adanya sistem birokrasi yang tertutup. “Kami menemukan pola pengumpulan dana yang melibatkan beberapa jenjang struktural di Kemenaker,” ujar Budi Prasetyo. Fakta ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan yang ingin beroperasi secara legal di Indonesia.
Aliran Dana dan Keuntungan Pribadi Pejabat Kemenaker
Dalam temuan KPK, uang hasil pemerasan tersebut mengalir ke berbagai pihak dengan jumlah yang cukup signifikan. Berdasarkan keterangan resmi, Haryanto disebut menerima sekitar Rp 18 miliar, sementara Putri Citra Wahyoe mendapat Rp 13,9 miliar. Adapun Gatot Widiartono memperoleh Rp 6,3 miliar, dan Devi Angraeni sekitar Rp 2,3 miliar. Sedangkan sisanya, seperti Suhartono, Wisnu Pramono, Alfa Eshad, dan Jamal Shodiqin, menerima antara Rp 460 juta hingga Rp 1,8 miliar. Dana tersebut sebagian digunakan untuk pembelian aset pribadi seperti tanah, properti, dan kendaraan mewah. KPK juga telah menyita 44 bidang tanah dari para tersangka sebagai bagian dari upaya asset recovery. Langkah ini menjadi bentuk nyata bahwa hasil kejahatan korupsi harus dikembalikan kepada negara, bukan dinikmati segelintir orang yang menyalahgunakan kekuasaan.
“Simak Juga : KPK Telusuri Aset Satori dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI-OJK”
Respons KPK: Fokus pada Penindakan dan Pencegahan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidikan terhadap kasus ini tidak berhenti pada delapan tersangka awal. Penetapan Heri Sudarmanto sebagai tersangka baru menunjukkan bahwa lembaga ini terus mengembangkan perkara secara menyeluruh. “Penyidikan ini masih akan terus berjalan. Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga akar-akarnya,” ujarnya. Selain menindak, KPK juga berfokus pada pencegahan korupsi di sektor perizinan tenaga kerja dengan mendorong transparansi digital. Menurut Budi, praktik pemerasan sering kali terjadi karena adanya celah dalam sistem administrasi manual yang memberi ruang bagi oknum pejabat untuk melakukan negosiasi ilegal. Oleh karena itu, KPK mendorong transformasi digitalisasi layanan publik sebagai solusi jangka panjang untuk menutup potensi penyimpangan serupa di masa depan.
Dampak Sosial dan Moral bagi Pemerintahan
Kasus ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga mencoreng integritas lembaga negara dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Skandal di Kemenaker menunjukkan bahwa praktik korupsi masih bisa tumbuh bahkan di tengah reformasi birokrasi. Para pelaku yang seharusnya melayani publik justru menekan pihak swasta demi keuntungan pribadi. Masyarakat berharap agar penegakan hukum kali ini benar-benar transparan dan tidak berhenti pada level bawah. Penetapan Heri Sudarmanto sebagai tersangka menjadi momentum bagi KPK untuk membangun kembali kepercayaan publik bahwa hukum berlaku untuk semua, tanpa pandang jabatan. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa etika dan moralitas adalah fondasi utama bagi setiap pejabat negara. Tanpa keduanya, kekuasaan hanya akan menjadi jalan pintas menuju penyalahgunaan dan kehancuran kepercayaan rakyat.
