PolluxTier – Oposisi konservatif Polandia, Partai Hukum dan Keadilan (PiS), menuduh pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk menyalahgunakan dana pemulihan COVID-19 dari Uni Eropa. Bantuan itu sebenarnya ditujukan untuk membantu usaha kecil di sektor perhotelan dan restoran pascapandemi. PiS menuntut penjelasan karena sebagian dana yang telah dicairkan diduga dipakai secara tidak pantas.
Dana Rp5,3 Triliun Terindikasi Disalahgunakan
Sebanyak 1,2 miliar zloty (sekitar Rp5,3 triliun) dialokasikan untuk sektor kecil, namun sekitar 110 juta zloty (Rp489 miliar) telah dicairkan lebih dulu. PiS menyebut uang itu digunakan untuk fasilitas mewah seperti kapal pesiar, sauna, solarium, perabot kantor, dan bahkan klub dewasa. Tuduhan ini memicu reaksi keras dan masuknya Kejaksaan Eropa (EPPO) untuk penyelidikan lebih lanjut.
“Baca Juga : Pemerintahan Trump Copot Kepala DIA karena Laporan yang Beda”
Tusk Dianggap Gagal Dalam Pengawasan Anggaran
Ketua PiS Jarosław Kaczyński menyebutnya sebagai “skandal besar.” Ia mendesak pembentukan tim khusus dari Kejaksaan Nasional Polandia. Anggota parlemen PiS, Jacek Sasin, menyatakan bahwa Tusk “tidak bisa berpura-pura tidak terlibat.” Sementara Tobiasz Bochenski menyebut ini skandal terbesar sejak transisi demokratis 1989.
Tusk Bela Pemerintah: Bukan Korupsi, Melainkan Prosedur Longgar
Menanggapi tuduhan, Tusk menegaskan bahwa tidak ada bukti korupsi. Ia menyebutkan bahwa yang terjadi hanyalah pengelolaan anggaran yang terlalu longgar karena pemerintah tidak punya banyak waktu untuk menyebar dana sesuai regulasi. Dia juga mencatat bahwa pencairan uang itu baru terjadi setelah Uni Eropa mencabut pembekuan atas dana tersebut saat rezim PiS ditinggalkannya.
“Simak Juga : Danau Toba Gelar Rentetan Event Kelas Dunia, Dimulai dari Aquabike”
Dana Pemulihan Berdampak Positif tetapi Tercoreng Skandal
Sebelumnya, Wprost menyatakan dana pemulihan telah membantu ekonomi Polandia selama 18 bulan terakhir. Namun skandal ini mengikis citra positif tersebut. Presiden Karol Nawrocki menegaskan bahwa rakyat berhak marah mendengar kabar penggunaan dana publik untuk hal-hal seperti solarium atau kapal pesiar, dan menegaskan pemerintah harus bertanggung jawab.
Peninjauan dan Penundaan Pencairan untuk Jaga Kepercayaan Publik
Sebagai respons, kementerian terkait menunda sementara pencairan bantuan untuk usaha perhotelan dan restoran hingga kajian ulang dilakukan. Seluruh kontrak—lebih dari 3.000 proyek—akan diperiksa. Selain usaha kecil, sebagian besar dana masih disiapkan untuk proyek besar seperti transisi energi, transportasi publik, pertahanan, dan sektor kesehatan.
