Lapor Mas Wapres Diserang 296 Pengaduan Baru Beroprasi 4 Hari
PolluxTier – Dalam empat hari pertama, layanan Lapor Mas Wapres berhasil menerima 296 pengaduan dari masyarakat. Program ini diluncurkan sebagai sarana yang memudahkan publik untuk menyampaikan keluhan terkait berbagai layanan pemerintah.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat terhadap layanan ini sangat tinggi. Program Lapor Mas Wapres bukan hanya layanan mandiri tetapi bagian dari sistem pengelolaan pengaduan publik yang telah ada, yaitu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
Menurut Prita, kehadiran program ini merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam mendengarkan suara rakyat. “Total laporan yang sudah masuk sampai dengan hari keempat ini ada 296 laporan,” ujar Prita saat konferensi pers pada Kamis (14/11). Pengaduan tersebut mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sengketa tanah, menunjukkan betapa luasnya spektrum persoalan yang ingin disampaikan oleh masyarakat.
“Baca juga: Tarif PPN 12 Persen Untuk Tahun 2025 Tetap Berlaku”
Merespons tanggapan dari berbagai pengamat yang mempertanyakan efektivitas layanan ini, Prita menegaskan bahwa Lapor Mas Wapres tidak menimbulkan tumpang tindih. Program ini merupakan bagian dari SP4N yang sudah terintegrasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. “Program ini masuk ke dalam sistem yang sudah berjalan, jadi bukan merupakan inisiatif yang berdiri sendiri,” terang Prita.
Dengan demikian, setiap laporan yang masuk akan langsung terhubung ke kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan jenis aduannya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses tindak lanjut terhadap setiap pengaduan yang diajukan masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahadiansyah, menyampaikan pandangannya mengenai potensi efektivitas Lapor Mas Wapres. Menurutnya, program ini akan efektif jika mampu berkolaborasi secara baik dengan berbagai kementerian dan pemerintah daerah.
Trubus menyoroti bahwa dalam praktiknya, sebagian masyarakat sering kali tidak mendapatkan respons yang maksimal saat menyampaikan pengaduan kepada instansi pemerintah. “Ketika aduan itu sifatnya sensitif atau mengenai hal-hal terkait kepentingan umum, biasanya pejabat di pusat atau di daerah kurang responsif,” ujarnya. Hal ini yang menurut Trubus, perlu diperbaiki dalam implementasi program Lapor Mas Wapres.
Trubus juga menyebut bahwa Wakil Presiden Gibran memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program ini. Sebagai pimpinan yang dekat dengan masyarakat, Gibran dapat mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merespons pengaduan dengan lebih baik. Trubus mengingatkan bahwa program ini dapat menuai kritik apabila terlihat adanya perlakuan yang diskriminatif atau pilih kasih dalam menindaklanjuti laporan yang masuk.
“Tapi kalau nanti Gibran bersikap diskriminatif dalam merespons aduan, akan muncul prasangka dari publik,” ucap Trubus. Pernyataan ini menjadi peringatan penting agar program Lapor Mas Wapres berjalan adil dan transparan demi menjamin kepercayaan masyarakat.
“Simak juga: Tidur Mengalami Tindihan? Sinyal Waspada Kejadian Mendatang”
Sebagai program yang masih dalam tahap awal menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Tingginya jumlah pengaduan yang masuk dalam empat hari pertama mengindikasikan adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengaduan yang responsif dan mudah diakses.
Ke depan, diharapkan program ini mampu mempercepat penyelesaian permasalahan yang dialami masyarakat serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan kolaborasi yang kuat antara berbagai instansi pemerintah, Lapor Mas Wapres dapat menjadi alat yang efektif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif.
Program Lapor Mas Wapres berhasil menarik perhatian masyarakat dengan menerima ratusan pengaduan dalam waktu singkat. Meskipun baru berjalan beberapa hari, program ini telah memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dan responsif dari pemerintah. Kolaborasi yang kuat dan respons yang adil dari seluruh instansi terkait akan menjadi kunci keberhasilan program ini di masa depan.
