PolluxTier – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (17/9/2025). Aksi bertajuk “Aksi 179” ini fokus pada tuntutan perbaikan sistem bagi hasil.
Mereka meminta skema pembagian hasil diubah menjadi 90 persen untuk pengemudi dan 10 persen untuk aplikator. Menurut Garda Indonesia, aturan yang berlaku saat ini sangat merugikan pengemudi karena pendapatan tidak sebanding dengan biaya operasional.
“Baca Juga : Komdigi Tindak Tegas 2,1 Juta Konten Judi Online di Ruang Digital Indonesia”
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut sekitar 500 pengemudi ojol roda dua, roda empat, dan kurir online akan ikut serta. Aksi akan dimulai dari markas Garda di Cempaka Mas, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.00 WIB.
Massa kemudian bergerak menuju Istana Presiden, lalu ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan berakhir di Gedung DPR RI sekitar pukul 12.00-13.00 WIB.
“Demo ini adalah lanjutan dari aksi sebelumnya yang bahkan merenggut nyawa rekan kami, Affan Kurniawan (21). Kami ingin pemerintah segera membuat regulasi yang lebih adil,” ujar Igun.
Selama aksi berlangsung, para pengemudi akan mematikan aplikasi sebagai simbol perlawanan terhadap aplikator. Mereka menilai kebijakan saat ini tidak berpihak kepada kesejahteraan pengemudi.
Selain itu, Garda Indonesia menuntut pemerintah membuat regulasi khusus untuk melindungi pengemudi ojol. Menurut mereka, pekerja ojol adalah kelompok rentan yang belum memiliki jaminan kesejahteraan.
“Simak Juga : Hujan Deras dan Angin Kencang di Pancoran, Dua Rumah Ambruk dan Satu Warga Luka”
Aksi kali ini juga mendapat dukungan dari kelompok mahasiswa. Garda meyakini, aliansi ini akan memperbesar kekuatan perlawanan. “Eskalasi akan meningkat dengan bersatunya pengemudi ojol dan mahasiswa,” kata Igun.
Ia juga membantah isu pembatalan Aksi 179 yang sempat beredar melalui poster palsu. Menurutnya, kabar itu hanyalah upaya untuk melemahkan gerakan pengemudi.
Lewat aksi ini, pengemudi berharap pemerintah dan aplikator mau duduk bersama. Mereka ingin solusi yang adil, bukan hanya soal tarif dan bagi hasil, tetapi juga tentang masa depan pekerjaan yang lebih layak.
