PolluxTier – Isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Merah Putih mencuat usai dirinya dikabarkan menemui Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Spekulasi makin menguat setelah rumah Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dijarah massa pada Minggu (31/8/2025) dini hari.
Saat dimintai konfirmasi, sejumlah pejabat memilih untuk tidak banyak bicara. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono hanya memberikan jawaban singkat.
“Nanti ya, nanti setelah rapat kabinet,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Minggu.
Sikap serupa ditunjukkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ia enggan menjelaskan lebih jauh dan hanya berkata, “Kita rapat dulu ya, terima kasih.”
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun tak memberikan kejelasan. “Belum saya dengar, terima kasih ya,” singkatnya.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan terkait rumor tersebut.
“Baca Juga : Prabowo Tegaskan Negara Hormati Hak Demokrasi, Tapi Janji Tindak Tegas Aksi Anarkis”
Di tengah isu mundurnya Sri Mulyani, rumahnya di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, menjadi sasaran penjarahan. Warga sekitar menyebut rumah tersebut jarang ditempati oleh Sri Mulyani dan keluarganya.
“Ini memang rumah kosong, cuma ada barang-barang. Beliau jarang tinggal di sini,” ungkap Olaf, salah seorang warga setempat.
Meski begitu, rumah itu tetap dihuni oleh penjaga rumah dan asisten rumah tangga. “Yang tinggal cuma yang jaga saja,” tambah Olaf.
Pantauan warga, usai penjarahan berlangsung, dua truk keluar dari rumah Sri Mulyani mengangkut sisa barang-barang.
“Simak Juga : QRIS Resmi Bisa Digunakan di Jepang, Wisatawan Indonesia Kini Lebih Praktis”
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Sri Mulyani mengenai posisinya di Kabinet Merah Putih. Publik masih menantikan kepastian apakah benar ia mengajukan pengunduran diri atau tetap bertahan di pemerintahan.
Di sisi lain, situasi politik semakin hangat dengan berbagai aksi demonstrasi dan gejolak sosial yang menuntut transparansi serta akuntabilitas pejabat negara.
