PolluxTier – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani. Namun, hanya beberapa hari setelah menjabat, Purbaya langsung menuai sorotan publik. Pernyataannya mengenai tuntutan 17+8 yang disebutnya sebagai suara sebagian rakyat kecil memicu reaksi keras, hingga akhirnya ia meminta maaf.
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025), Purbaya mengakui bahwa aksi demo besar-besaran di sejumlah daerah merupakan dampak dari kebijakan fiskal dan moneter yang salah.
Meski ia kemudian meminta maaf, pernyataannya tentang demonstrasi akhir Agustus lalu dianggap meremehkan aspirasi publik.
“Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf. Intinya, semakin cepat ekonomi pulih, semakin banyak lapangan kerja tercipta. Itu yang kita kejar,” ujar Purbaya.
“Baca Juga : Jokowi Nilai Purbaya Yudhi Sadewa Punya Mazhab Ekonomi Berbeda dengan Sri Mulyani”
Pernyataan Purbaya tak luput dari sorotan akademisi. Prof Iskandar Zulkarnain, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, menilai komunikasi publik Purbaya masih perlu banyak diperbaiki.
“Pemakaian bahasa bisa menyulut emosi, apalagi terkait kemarahan masyarakat belakangan ini atas pernyataan kontroversi pejabat,” ujarnya.
Iskandar menekankan bahwa pejabat publik harus menguasai data, terbuka, dan konsisten dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Meski demikian, ia mengapresiasi keberanian Purbaya menyampaikan data secara terbuka saat rapat dengan DPR.
Selain menghadapi kritik, Purbaya langsung mengambil keputusan besar di awal masa jabatannya. Ia mengumumkan kebijakan penempatan dana Rp200 triliun di enam bank Himbara.
“Besok sudah masuk ke enam bank, Himbara semua,” ujarnya, Jumat (12/9/2025).
Dana tersebut wajib disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat, bukan untuk membeli instrumen moneter. Purbaya menyebut langkah ini masih tahap awal.
“Belum ada hitungan proyeksi. Ini percobaan pertama. Taruh segitu dulu, lalu kita lihat dampaknya dalam satu sampai tiga minggu. Kalau kurang, tambah lagi,” tegasnya.
“Simak Juga : SPBU Swasta Diminta Beli BBM dari Pertamina”
Dalam rapat bersama DPR, Purbaya menyampaikan terima kasih atas suasana yang kondusif. Ia mengaku diberi ruang untuk tampil apa adanya.
DPR sendiri telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan 2026 sebesar Rp52 triliun. Angka ini akan menjadi dasar bagi Purbaya dalam menyusun strategi fiskal untuk tahun depan.
Langkah-langkah awal Purbaya menunjukkan kombinasi antara kontroversi politik dan kebijakan ekonomi berani. Di satu sisi, komunikasi publiknya menuai kritik tajam. Namun di sisi lain, keberaniannya mengambil kebijakan besar di sektor perbankan menjadi sinyal bahwa ia siap melangkah cepat.
Tantangan terbesar Purbaya ke depan adalah memulihkan kepercayaan publik sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika politik dan sosial yang sensitif.
