PolluxTier – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) lebih selektif dalam memberi izin pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, maraknya kasus keracunan massal yang melibatkan program MBG menjadi bukti lemahnya kontrol mutu. “Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan,” tegas Edy.
Kritik Terhadap Fokus Kuantitas Dapur
Politikus PDI-P itu menilai akar masalah terletak pada kebijakan BGN yang lebih mengejar kuantitas dapur ketimbang kualitas layanan. Target pembangunan dapur yang tinggi membuat sebagian besar fasilitas dibangun asal jadi dan tidak memenuhi standar keamanan pangan. Padahal, kualitas seharusnya menjadi prioritas utama agar program MBG benar-benar bermanfaat bagi anak-anak sekolah.
“Baca Juga : Perjalanan Bayu, Dari Guru Honorer Bergaji Rp 250 Ribu Kini Mengabdi di Sekolah Rakyat”
Perlunya Akreditasi Independen
Edy menyarankan agar izin SPPG diberikan setelah melalui akreditasi atau verifikasi independen di luar BGN. Hal ini penting untuk menjamin bahwa dapur yang beroperasi memang sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Tanpa adanya filter ketat, risiko keracunan massal akan terus menghantui program yang seharusnya menjadi solusi perbaikan gizi nasional ini.
Pengawasan Lemah dari BPOM dan Dinkes Daerah
Selain BGN, Edy juga menyoroti lemahnya pengawasan dari BPOM dan Dinas Kesehatan daerah. Menurutnya, monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG seharusnya dilakukan rutin, minimal sebulan sekali. Apalagi, BPOM telah mendapatkan tambahan anggaran hingga Rp 700 miliar khusus untuk pengawasan SPPG. Jika pengawasan lemah, maka tambahan dana tersebut tidak akan efektif dalam mencegah insiden keracunan.
“Simak Juga : Pemerintah Tegaskan Global Tak Pakai Istilah “Perampasan Aset””
Keselamatan Anak Lebih Penting dari Serapan Anggaran
Edy menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar target pembangunan dapur atau serapan anggaran. Ia menilai pemerintah perlu mengubah paradigma dari sekadar angka ke arah kualitas layanan. “Keselamatan penerima manfaat MBG jauh lebih penting daripada sekadar mengejar target pembangunan dapur atau angka serapan anggaran,” ucapnya.
Kasus Keracunan MBG di Banggai Kepulauan
Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Ratusan pelajar dari berbagai sekolah mengalami keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9/2025). Data RS Trikora Salakan mencatat, hingga Kamis (18/9/2025) pagi, jumlah korban mencapai 251 pelajar. Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus keracunan MBG yang semakin menegaskan perlunya pembenahan serius dalam pelaksanaan program tersebut.
