Uya Kuya Dinyatakan Tidak Melanggar Etik oleh MKD

Keputusan MKD yang mengembalikan Uya Kuya ke kursi DPR RI didasarkan pada hasil sidang etik yang menyatakan ia tidak bersalah. Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025), majelis menyatakan Uya tidak terbukti melanggar kode etik. “Menyatakan teradu tiga, Surya Utama, tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu tiga diaktifkan kembali sebagai anggota DPR RI sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Adang. MKD menilai, tidak ada niat Uya untuk melecehkan lembaga negara dalam tindakannya yang sempat menuai kritik. Putusan tersebut disambut positif oleh pihak partai maupun sejumlah anggota DPR yang menilai keputusan MKD telah menegakkan asas keadilan.

“Baca Juga : Gibran: Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto dan Gus Dur Telah Melalui Proses Panjang”

Kronologi Kasus: Dari Video Joget hingga Sidang Etik

Kasus ini bermula ketika video Uya Kuya berjoget dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 viral di media sosial. Potongan video itu memicu reaksi publik karena dikaitkan dengan isu kenaikan gaji anggota DPR. Namun, setelah dilakukan penelusuran, MKD menemukan fakta berbeda. Video tersebut ternyata merupakan rekaman lama yang telah disunting, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. “Mahkamah berpendapat tidak ada niat teradu untuk menghina atau melecehkan siapa pun,” jelas Wakil Ketua MKD Imran Amin. Menurut Imran, Uya justru menjadi korban dari penyebaran berita bohong yang menyesatkan opini publik. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa tuduhan pelanggaran etik terhadap Uya tidak berdasar.

PAN Tegaskan Komitmen terhadap Etika dan Ketaatan Hukum

Bagi PAN, putusan MKD bukan sekadar soal status anggota, tetapi juga soal komitmen partai terhadap penegakan etika dan supremasi hukum. Eddy Soeparno menegaskan bahwa partainya selalu menjunjung tinggi keputusan lembaga resmi negara. “Kami tidak akan menunda-nunda pelaksanaan putusan MKD. Bagi kami, taat hukum adalah prinsip dasar dalam berpolitik,” katanya. PAN juga memastikan seluruh proses internal, termasuk administrasi keanggotaan Uya Kuya, akan diselesaikan dengan transparan dan profesional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya PAN menjaga kepercayaan publik terhadap integritas partai.

“Simak Juga : Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, TNI AL Sampaikan Duka dan Ambil Langkah Cepat”

Respons Publik dan Dukungan Rekan Sesama Legislator

Kembalinya Uya Kuya ke DPR mendapat beragam tanggapan dari publik dan rekan sesama anggota dewan. Banyak yang menilai keputusan MKD sudah tepat karena berdasarkan bukti yang kuat dan proses yang terbuka. Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi menyebut, kasus ini menjadi pelajaran penting agar publik tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Di sisi lain, para pendukung Uya Kuya menyambut kabar ini dengan gembira. Mereka menilai, Uya dikenal aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat muda dan selalu terbuka dalam komunikasi publiknya. Bagi banyak pihak, keputusan MKD menegaskan pentingnya integritas lembaga etik parlemen dalam menjaga nama baik wakil rakyat.

Uya Kuya Siap Kembali Bertugas dan Fokus pada Aspirasi Rakyat

Setelah dinyatakan bebas dari pelanggaran etik, Uya Kuya menyatakan siap kembali bertugas di DPR RI. Ia mengaku bersyukur atas keadilan yang ditegakkan MKD dan berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan selama proses berlangsung. “Saya menghormati seluruh prosedur hukum yang telah berjalan. Kini saatnya fokus kembali pada kerja-kerja nyata untuk rakyat,” ujarnya dalam pernyataan singkat. Uya juga berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bersama agar informasi publik tidak dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Ia berkomitmen melanjutkan tugasnya di parlemen dengan semangat baru, memperjuangkan transparansi, serta mendekatkan DPR kepada masyarakat.

The post PAN Pastikan Tindaklanjuti Putusan MKD soal Uya Kuya appeared first on Polluxtier.com.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, memastikan bahwa mereka tetap berhak menerima gaji bulanan meski dinonaktifkan.

“Kalau dari sisi aspek itu ya terima gaji,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Tidak Ada Istilah Nonaktif di UU MD3

Said menjelaskan bahwa Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tidak mengenal istilah nonaktif. Karena itu, status anggota DPR tetap melekat meski fraksi memberi sanksi.

“Memang tidak mengenal istilah nonaktif. Namun, saya menghormati keputusan NasDem, PAN, Golkar, dan partai lain. Itu langkah politik untuk meredakan situasi,” jelasnya.

Artinya, meski sudah dinonaktifkan, mereka tetap tercatat sebagai anggota DPR aktif dan berhak atas gaji bulanan.

“Baca Juga : BI Antisipasi Pelemahan Rupiah di Tengah Gelombang Demonstrasi”

Respons Publik dan Polemik Moralitas

Kabar ini memicu perdebatan. Banyak yang menilai penonaktifan seharusnya diikuti penghentian gaji karena mereka dianggap tidak lagi menjalankan fungsi legislatif sepenuhnya.

Namun Said menegaskan bahwa persoalan ini lebih tepat ditanyakan ke partai politik. “Supaya moralitas saya tidak melangkahi itu, pertanyaan dikembalikan ke partai,” ujarnya.

Beberapa partai besar menonaktifkan kadernya untuk menjaga citra di tengah derasnya kritik publik terhadap perilaku anggota dewan.

“Simak Juga : Kabar Mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet, Pejabat Pilih Bungkam”

Publik Tunggu Kejelasan

Situasi ini menyoroti celah regulasi. Seorang anggota DPR bisa dinonaktifkan secara politik, tetapi tetap menikmati hak finansial.

Kini publik menunggu langkah lanjutan dari partai maupun DPR, apakah gaji akan terus diberikan atau ada kebijakan baru.

The post Anggota DPR Dinonaktifkan Tetap Terima Gaji appeared first on Polluxtier.com.

Pelajar Ricuh, Lempar Batu dan Botol

Aksi oleh pelajar tampak lebih keras. Mereka menggunakan seragam SMA dan melempar petugas dengan batu serta botol kaca. Situasi memanas setelah aparat menembakkan gas air mata. Akibatnya, massa pelajar terdesak mundur menuju arah Palmerah.

“Baca Juga : KPK Ingatkan Noel: Proses Hukum Harus Dihormati, Bukan Amnesti Dibesarkan”

Mahasiswa Berdemo Tenang, Minta Evaluasi Demokrasi

Selain itu, mahasiswa menggelar aksi di depan Gerbang Pancasila. Mereka menyampaikan orasi dengan tenang dan meminta sistem demokrasi dievaluasi. Meski sempat memanas, massa mahasiswa berhasil menjaga ketertiban atas imbauan orator mereka.

Polisi Siaga Ketat jaga Keamanan

Lalin di Jalan Gatot Subroto arah Slipi ditutup. Polisi memasang barikade beton dan menyiagakan 1.250 personel gabungan. Upaya ini dilakukan demi meredam potensi konflik dan menjaga keamanan sekitar Gedung DPR.

“Simak Juga : Pemprov DKI Tinjau Proyek Galian Penyebab Macet”

Demo Picu Penugasan Taktis Varian

Menjelang aksi, kendaraan taktis Brimob dan water cannon disiagakan di lokasi demo. Patroli lalu lintas dialihkan melalui Jalan Pemuda agar penumpukan arus kendaraan teratasi.

Dua Suara dalam Satu Aksi

Secara keseluruhan, demo 25 Agustus mencerminkan dua wajah aspirasi muda—pelajar yang emosional dan mahasiswa lebih dewasa. Meski sempat memanas, keberadaan polisi dan ketertiban mahasiswa mampu menjaga aksi tetap terkendali. Suara mereka kini menjadi cermin harapan perubahan sistemik di Indonesia.

The post Dua Kelompok Massa Demo Terpisah di Belakang DPR appeared first on Polluxtier.com.