PolluxTier – Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2025 kembali mencatat kenaikan. Berdasarkan hasil survei terbaru, IMDI naik menjadi 44,53 persen, meningkat dari 43,34 persen pada 2024. Angka ini diumumkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam acara Launching Garuda Spark Innovation Hub dan peluncuran IMDI 2025 di fX Sudirman, Jakarta, Jumat (2/10/2025).
Meutya menjelaskan, survei IMDI tahun ini melibatkan 18.000 responden individu serta 11.000 unit usaha di seluruh Indonesia. Hasil tersebut menggambarkan masyarakat Indonesia semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital, baik untuk kebutuhan pribadi maupun usaha.
“Pada 2025, indeks masyarakat digital kita naik dari 43,34 persen menjadi 44,53 persen. Ini bukti masyarakat semakin aktif dan cerdas dalam menggunakan teknologi,” kata Meutya.
“Baca Juga : Fadli Zon Sebut Raffles sebagai “Perampok Budaya” Indonesia”
Menurut Meutya, salah satu pendorong utama kenaikan IMDI adalah pilar pemberdayaan digital. Lonjakan signifikan terlihat pada aktivitas transaksi e-commerce dan pemanfaatan layanan keuangan digital.
“Pertumbuhan paling besar berasal dari transaksi e-commerce yang makin masif, ditambah dengan meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital,” jelasnya.
Meski demikian, Meutya menegaskan masih banyak PR di sektor lain, khususnya layanan publik digital dan pembelajaran daring, yang dinilai belum secepat perkembangan digital di sektor swasta.
Salah satu temuan penting dari survei adalah tingginya semangat masyarakat, khususnya anak muda, dalam menyambut era digital.
“Digital optimism di Indonesia mencapai 67 persen. Generasi muda kita menunjukkan semangat luar biasa dalam memanfaatkan peluang digital,” ujar Meutya.
Optimisme ini, lanjutnya, menjadi modal penting untuk memperkuat transformasi digital di masa depan.
“Simak Juga : Marc Marquez Temui Presiden Prabowo Sebelum Tampil di MotoGP Mandalika 2025”
Digitalisasi juga terbukti memiliki dampak langsung terhadap kemandirian ekonomi daerah. Studi Kemenko Perekonomian menunjukkan daerah yang lebih siap digital mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pajak.
“Ketika kepala daerah mengadopsi digitalisasi, maka penerimaan pajak meningkat, dan tata kelola pemerintahan juga jadi lebih transparan,” tegas Meutya.
Menutup pernyataannya, Meutya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk mempercepat digitalisasi layanan publik.
“Kita harus bergiat bersama. Pemerintah harus berkolaborasi agar digitalisasi di sektor publik bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Dengan meningkatnya IMDI, harapannya transformasi digital Indonesia tidak hanya sebatas gaya hidup masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional dan tata kelola pemerintahan.
